JEMBER, enewsindo.co.id - Sebanyak 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dikerahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan pada 18–24 April 2026 guna meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial.

Kegiatan tersebut menyasar sekitar 97 ribu warga dalam kategori miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan program bantuan lebih tepat sasaran.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan langkah tersebut diambil karena data kemiskinan yang selama ini digunakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Sering kali ada tuduhan, oh itu karena orang dalam, oh itu karena kenal pejabat ini. Kita tidak bisa mengobati penyakit jika diagnosanya salah,” ujar Fawait dalam diskusi publik “Wadul Gus’e Malam”.

Ia menyebut Kabupaten Jember saat ini berada dalam kondisi “darurat kemiskinan”, sehingga membutuhkan langkah luar biasa, termasuk pelibatan ASN secara masif dalam proses pembaruan data.

Menurut dia, meskipun data kemiskinan telah disusun oleh berbagai pihak seperti Badan Pusat Statistik dan pendamping sosial, pendekatan sektoral masih berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan.

“Bukan kita tidak percaya data dari BPS atau teman-teman pendamping, mereka telah bekerja keras. Tapi kita tidak boleh ego sektoral,” katanya.

Fawait menjelaskan, pelibatan ASN dalam verval bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas data, sekaligus meminimalkan intervensi kepentingan di tingkat akar rumput.

“Dengan melibatkan ASN dalam verval, kita ingin ada akuntabilitas dan objektivitas yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar urusan angka, ini urusan perut rakyat,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembaruan data secara real-time serta meningkatkan kepekaan sosial aparatur terhadap kondisi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor agar distribusi bantuan sosial tidak lagi meleset dari sasaran.

Meski demikian, pengerahan ASN dalam jumlah besar berpotensi menambah beban kerja aparatur di tengah pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Menanggapi hal itu, Fawait menilai kondisi yang dihadapi daerahnya tidak lagi normal.

“Keadaan sedang darurat, tidak memandang itu dokter, bidan, guru, kepala sekolah. Jadi mari jangan ada ego sektoral, kita bersatu melawan kemiskinan di Jember,” katanya.

Ia menambahkan, verval data tersebut merupakan langkah awal dari pembenahan sistem data kemiskinan di daerah, meskipun efektivitasnya masih akan bergantung pada perbaikan tata kelola program dan distribusi sumber daya. (*)