JEMBER, enewsindo.co.id - Program rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang berlangsung pada 15–24 April 2026 mendapat sorotan dari kalangan pengamat ekonomi.

Kebijakan ini dinilai membuka peluang kerja yang luas, namun di sisi lain masih menyisakan sejumlah catatan terkait kesiapan sumber daya manusia yang akan terjun langsung mengelola koperasi di desa.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menetapkan kriteria rekrutmen.

Ia menekankan bahwa posisi manajer koperasi membutuhkan kemampuan praktis dalam mengelola usaha, bukan sekadar latar belakang pendidikan formal.

“Program ini lebih terlihat seperti rekrutmen fresh graduate skala besar. Padahal, manajer koperasi akan langsung berhadapan dengan dinamika usaha riil seperti tekanan likuiditas dan manajemen rantai pasok,” ujarnya.

Selain itu, skema kontrak kerja selama dua tahun di bawah BUMN juga menjadi perhatian. Ketidakjelasan keberlanjutan karier dinilai berpotensi menurunkan daya tarik program, terutama bagi tenaga kerja yang menginginkan kepastian jangka panjang.

Di sisi lain, penempatan manajer eksternal juga dikhawatirkan dapat mengurangi prinsip partisipasi anggota dalam koperasi.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan, Efek terhadap urbanisasi berpotensi hanya sementara, bukan struktural. Ia menilai tanpa fondasi bisnis koperasi yang kuat, program ini berisiko tidak memberikan dampak berkelanjutan terhadap perekonomian desa maupun pengendalian urbanisasi. Berita ini di kutib dari media Radar Jember (*)