BANYUWANGI, enewsindo.co.id – Kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, belum juga terurai memasuki April 2026. Antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer masih menjadi pemandangan sehari-hari.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menilai pemerintah belum menyentuh akar persoalan dalam menangani kemacetan tersebut. Ia menyebut kondisi ini sudah berlangsung sejak pertengahan Maret, dipicu lonjakan kendaraan akibat mudik dini dan menjelang Hari Raya Nyepi.

Di lapangan, situasi disebut kian parah. Kendaraan bahkan dilaporkan membutuhkan waktu hingga enam jam untuk bergerak sejauh sekitar 50 meter. “Setiap hari masyarakat mengeluh. Pemerintah sepertinya belum serius mencari akar masalah,” kata Sonny dalam keterangan tertulis, Rabu, (1/4/2026).

Menurut dia, berbagai langkah yang telah ditempuh, seperti penambahan kapal berkapasitas besar, pengaturan lalu lintas, hingga skema tiba-bongkar-berangkat (TBB), belum efektif mengurai kepadatan.

Sonny menyoroti keterbatasan dermaga sebagai persoalan utama. Ia merujuk temuan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) yang menyebut hampir separuh kapal tidak bisa beroperasi optimal karena harus mengantre sandar.

“Penambahan armada tidak akan berdampak signifikan jika kapasitas dermaga terbatas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jalur penyeberangan Ketapang - Gilimanuk merupakan salah satu urat nadi distribusi logistik, terutama pangan, yang menghubungkan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat.

Kemacetan panjang, kata dia, berdampak langsung pada kerugian pelaku usaha. Komoditas hortikultura seperti sayur dan buah cepat rusak akibat tertahan berjam-jam. Distribusi ternak juga berisiko karena hewan mengalami stres dan penurunan bobot.

Selain itu, biaya logistik meningkat akibat konsumsi bahan bakar dan operasional selama antrean. Kondisi ini berpotensi menekan harga di tingkat petani sekaligus memicu kenaikan harga di daerah tujuan.

“Pengirim hasil bumi rugi dua kali. Biaya naik, barang rusak,” kata Sonny.

Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga serta menghentikan pendekatan yang bersifat sementara. “Masalah ini terjadi setiap tahun. Harus ada solusi permanen agar distribusi logistik tidak terus terganggu,” ujar dia. (*)