JEMBER, enewsindo.co.id - Jarak ribuan kilometer tak menghalangi Bupati Jember Muhammad Fawait yang akrab di sapa Gus Fawait untuk tetap mengendalikan arah kebijakan daerah. Dari Tanah Suci Makkah, Gus Fawait mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember secara daring, Senin (2/3/2026).

Kehadiran virtual itu bukan sekadar simbolis. Ia menegaskan, program MBG harus dipandang sebagai strategi besar pembangunan manusia, bukan hanya distribusi makanan bagi peserta didik. “Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar memberi makan anak-anak kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gus Fawait dalam arahannya.

Ia menilai, kekuatan bangsa tidak cukup dibangun lewat infrastruktur fisik. Kualitas sumber daya manusia sejak usia dini menjadi faktor penentu daya saing Indonesia di masa depan.

“Anak-anak yang sehat, cerdas, dan bergizi baik hari ini adalah penopang kemandirian bangsa di masa depan. Kalau kita ingin Indonesia berdiri kuat di percaturan global, maka pembangunan manusianya harus dimulai sekarang,” tegasnya.

Di balik dimensi sosialnya, MBG juga menyimpan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan rencana pengoperasian sekitar 270 dapur SPPG di Jember, pemerintah daerah memperkirakan potensi pembukaan lapangan kerja mencapai kurang lebih 15 ribu orang. Angka itu belum termasuk dampak berganda dari rantai pasok bahan pangan. Petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi diprediksi ikut terdorong oleh meningkatnya permintaan. 

“Dapur-dapur SPPG ini bukan hanya tempat memasak. Ini pusat perputaran ekonomi baru. Produk petani terserap, UMKM tumbuh, tenaga kerja terserap. Ujungnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Gus Fawait.

Ia bahkan memaparkan estimasi perputaran dana MBG di Jember dapat mencapai sekitar Rp4 triliun nyaris setara dengan APBD Jember 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. Tambahan arus dana itu dinilai akan menjadi katalis bagi sektor riil dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

Meski optimistis, Gus Fawait mengingatkan bahwa besarnya manfaat program harus diimbangi dengan tata kelola yang ketat. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan teknis lainnya. “Tidak boleh ada dapur yang mengabaikan standar kesehatan dan kelayakan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan berlapis. Pemkab Jember akan memperkuat forum koordinasi bulanan antara Satgas, SPPG, Korwil, Korcam, Camat, hingga puskesmas. Selain itu, pelaporan harian menu dari dapur dan sekolah akan diterapkan sebagai mekanisme kontrol silang. Sistem CCTV di setiap dapur juga direncanakan terintegrasi dengan pemantauan pemerintah daerah.

Dalam aspek anggaran, Gus Fawait menegaskan tidak boleh ada pengurangan nilai menu yang telah ditetapkan. “Rp10 ribu untuk siswa SMP dan Rp8 ribu untuk jenjang lainnya adalah hak penerima manfaat. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Integritas adalah kunci keberlanjutan program ini,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan masih ada sekitar 50 SPPG yang belum memiliki SLHS. Sejumlah dapur juga perlu memperbaiki kualitas air dan infrastruktur agar memenuhi standar.

“Kontrol kualitas tidak bisa ditawar. Penyimpanan sampel makanan wajib dilakukan sebagai bagian dari pengawasan mutu,” kata Helmi.

Ia menjelaskan, kewenangan pemberian sanksi atau suspensi berada pada Badan Gizi Nasional. Adapun Satgas daerah berperan dalam pengendalian, pengawasan, serta percepatan perbaikan.

Menutup rapat, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada mayoritas SPPG yang dinilainya telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Ia berkomitmen memberikan penghargaan kepada SPPG terbaik pada akhir tahun sebagai bentuk motivasi. (*)