JAKARTA, enewsindo.co.id -Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendukung rencana pemerintah membentuk BUMN khusus di sektor tekstil. Kehadirannya dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran yang masih tinggi.

Legislator dari daerah pemilihan Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi itu menilai, BUMN tekstil memiliki posisi strategis di tengah tantangan deindustrialisasi yang dialami industri nasional. Namun, perannya harus ditempatkan secara tepat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kunci utamanya adalah penempatan peran BUMN ini. Sebaiknya fokus di hulu, yakni menyediakan bahan baku, benang, dan kain untuk menutup celah struktural yang selama ini menjadi kelemahan industr tekstil nasional,” kata Nasim Khan, Rabu (21/1/2026).

Menurut Nasim, selama ini industri tekstil dalam negeri masih sangat bergantung pada impor bahan baku. Kondisi tersebut membuat daya saing industri nasional lemah dan rentan terhadap gejolak global. Karena itu, BUMN tekstil diharapkan hadir sebagai penopang yang menjamin stabilitas pasokan bahan baku.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membawa BUMN masuk ke sektor hilir yang sudah dipenuhi persaingan ketat dengan pelaku swasta. “Jangan sampai negara justru bersaing langsung dengan industri yang sudah ada,” ujarnya.

Nasim juga menyinggung pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai pelajaran penting. Menurutnya, runtuhnya industri besar tidak lepas dari lemahnya tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.

“Kita tidak boleh menutup mata dari kasus Sritex. Tanpa tata kelola yang baik dan transparan, perusahaan sebesar apa pun bisa tumbang. Jangan sampai niatnya ingin untung, tapi malah buntung,” tegasnya.

Agar BUMN tekstil benar-benar memberi manfaat, Nasim menekankan tiga syarat utama. Pertama, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) secara ketat. Kedua, perencanaan bisnis yang realistis dan transparan. Ketiga, pengawasan kuat agar fungsi strategis negara berjalan optimal.

“Kalau dikelola dengan benar, BUMN tekstil bisa menjadi motor penggerak industri nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan pekerja,” pungkasnya.