Detail Berita
Gula Rakyat Menumpuk di Gudang, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Gula Rafinasi
Pewarta : Ekoi
17 Agustus 2025
13:33
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap mafia gula rafinasi
JAKARTA, enewsindo.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap mafia gula rafinasi yang merugikan petani. Saat ini, puluhan ribu ton gula rakyat menumpuk di gudang karena tidak terserap pasar akibat banjirnya gula rafinasi impor.
Nasim Khan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada pangan, khususnya gula. Menurutnya, hal itu mustahil tercapai jika praktik rembesan gula rafinasi impor dibiarkan.
“Bagaimana kita bisa swasembada, kalau mafia gula rafinasi masih leluasa bermain? Petani tebu terus merugi, bahkan BUMN penyangga pun ikut terdampak,” tegas Nasim Khan.
Politisi asal Dapil Jatim III ini mendesak Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Satgas Pangan segera turun tangan. Ia menilai praktik mafia gula rafinasi selalu berulang dan merugikan petani tebu.
Kondisi petani, lanjutnya, kian memprihatinkan. Banyak yang mengalami kerugian besar, bahkan harus menjual aset, berutang dengan jaminan pinjaman, hingga kehilangan modal usaha.
“Petani tebu menangis. Mereka hanya berharap dana pembayaran segera cair, sementara masa tebang masih panjang,” ungkap Nasim.
Tak hanya petani, pabrik gula pun kewalahan. Gudang penuh, kualitas tebu terancam menurun, bahkan harus menyewa tempat tambahan untuk menampung stok.
“Atas nama petani tebu, saya memohon perhatian langsung Bapak Presiden Prabowo agar persoalan ini segera ditangani. Jangan biarkan petani kecil terus menjadi korban,” pinta Nasim.
Data menunjukkan ribuan ton gula rakyat belum terjual: di PG Prajekan 4.600 ton (Rp60 miliar), PG Assembagoes Situbondo 5.000 ton (Rp50 miliar), PG Panji 2.500 ton (Rp36 miliar), dan PG Wringin Anom 3.900 ton belum terserap pasar selama delapan periode terakhir. Situasi ini semakin menekan petani yang menunggu pembayaran hasil panen.
Komentar
Berita Terbaru
Hukum & Politik
Ina Ani Dakhi Tutup Usia, Keluarga Besar DPRD Sumut Thomas Dakhi Berduka
30 Agustus 2026
07:40
Hukum & Politik
Karnaval Wringinagung Jadi Panggung Kreativitas Warga, Budaya Nusantara Diarak 4 Kilometer
29 Agustus 2026
17:06
Hukum & Politik
Ansor Jatim Usul Muktamar NU Mendatang Digelar di Hutan, Dorong Ekonomi Warga Sekitar
29 Agustus 2026
13:26
Hukum & Politik
Dari Tanjung Perak ke Labuan Bajo, 17 Ton Bantuan PTPN I untuk Warga NTT
29 Agustus 2026
08:32
Ekonomi & Bisnis
Istighosah dan Santunan Anak Yatim, Cara Kebun Tembakau PTPN I Regional 5 Tebar Keberkahan
28 Agustus 2026
20:35


