ENEWSINDO, Jombang – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa program untuk membentuk Keluarga kecil Bahagia Sejahtera di Kabupaten Jombang. Jumat (13/5/22)
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Puji Umbaran menyampaikan, Keterkaitan antara RPJMD dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam indeks pembangunan gender. Semua program dalam pembangunan harus memperhatiakan keselarasan terkait dengan gender.
” Gender dalam hal ini bukan hanya pria dan wanita tetapi termasuk anak, disabilitas serta kelompok inklusif (keterbelakangan) yang harus kita perhatiakan semuanya. Didalam pembangunan harus ada keseimbangan dan keterbedayaan baik wanita maupun pria, supaya tidak ada ketimpangan. Sehingga tercipta Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, jangan sampai pembangunan tidak memperhatikan mereka, ” ujarnya
Khususnya anak-anak adalah aset bangsa yang harus diperhatikan, jangan sampai ada kekerasan terhadap anak, anak harus tercukupi pendidikannya serta haka-hak anak harus terpenuhi sehingga lahirlah anak-anak generasi emas yang siap membangun negeri
” Indek Pembangunan Gender berawal dari komitmen pimpinan daerah yang memasukan salah satu indikator di pembangunan daerah, bahwa pembangunan memperhatikan semuanya yang mencakupu kebutuhan anak, tentang pria dan wanita, lansia, anak-anak keterbelakangan mental. Kemudian oleh Pemerintah Daerah di lanjutkan ke Pemerintahan desa, ” tuturnya
Desa juga harus menerapkan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender sehingga dapat tercipta Desa Peduli Perempuan dan Ramah Anak. Perempuan di desa harus terberdaya, karena pemerintahan paling kecil berada di desa. Sehingga anggaran yang ada di desa juga di buat perencanaan sematang mungkin yang bisa mengakomodir hal tersebut.
” Wanita tidak boleh diabaikan karena bagaimanapun dan sekuat apapun wanita adalah mahkluk yang lemah di bandingkan dengan laki-laki, perempuan harus terberdaya dan tidak boleh menganggur dengan menghidupkan ketrampilan melalui kelompok UMKM di desa yang melatih ketrampilan mereka dengan anggaran desa yang ada, sebab dinas hanya sebagai pendampingan dan fasilitator dalam melatih, memfasilitasi hingga munculnya Perdes tentang Desa Peduli Perempuan dan Ramah Anak, memfasilitasi agar keluarga bisa mandiri melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendamping Keluarga di Suport anggaran oleh Pemerintahan salah satunya dalam bentuk Pulsa internet,” sampainya
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk Sekolah Keluarga menuju keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah di tingkat desa. Sebab titik pembangunan keluarga adalah di tingkat desa, kalau keluarga sudah bagus otomatis desa dan pemerintahan di atasnya juga menjadi bagus
” Ada sekitar 150 desa dari 306 desa di Kabupaten Jombang yang sudah menerapkan program ini, sedangkan yang sudah keluar Perdesnya ada sebanyak 145 desa. Nantinya setelah tercipta Perdes maka tinggal melakukan pengarahan serta pengawalan agar anggaran desa bisa di arahkan ke Desa Peduli Perempuan dan Ramah Anak terkait Responsif Gender, ” ungkapnya
Kedepannya mereka yang dilibatkan dalam sekolah keluarga dan di bekali pengetahuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan di wisuda yang kemudian dijadikan trainer di masing-masing desa untuk mensosialisasikan kepada kader-kader desa dengan harapan muncul banyak kader di desa yang mempunyai kompetensi serupa dengan trainer sehingga mampu terbentuk Keluarga bahagia sejahtera
” Wisuda trainer sudah dilakukan sebanyak dua kali dan tahun ini akan digelar setelah anggarannya turun. Kami juga sudah berdiskusi dengan Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten supaya bisa bersinergi, sebab tujuan progran ini dan PKK hampir sama,” paparnya
Harapan kedepannya, ditengah tugas berat yang di emban maka juga harus di fasilitasi terkait penganggaran. Kalau pemerintah mampu menggarap keluarga dengan maksimal, bagus dan baik bayak hal-hal yang di khawatirkan seperti stunting, kekerasan dalam keluarga, terbengkalainya anak tidal akan terjadi. Strategi akan digarap dengan dukungan pemerintah daerah berupa penganggaran yang harus sampai pada ujung tombak terbawah yaitu Tim Pendamping Keluarga, sehingga mereka akan maksimal serta menghidupkan kembali kegiatan yang dulu pernah aktif seperti dasawisma. Hal tersebut sebenarnya efektif sekali dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera di Kabupaten Jombang. pungkasnya (nov)
Comment